nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kondisi perlambatan ekonomi global pada tahun 2016 sangat mempengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN terutama dari sisi pendapatan perpajakan.

Oleh sebab itu, untuk mengembalikan kredibilitas APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang berkelanjutan (sustainable), sehat dan efektif, Pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN TA 2016. 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

"Konsolidasi fiskal tercermin dari perubahan target pendapatan negara terutama perpajakan agar lebih realistis, mempertajam belaja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara secara hati-hati (prudent) dan bertanggungjawab sesuai prinsip- prinsip pengelolaan utang yang baik yang dipakai oleh semua negara di dunia agar utang negara tidak membahayakan perekonomian dan membebani generasi yang akan datang," ujar Menkeu saat Rapat Paripurna pada Selasa (18/07). 

Menurut Menkeu, di tengah perekonomian global yang masih lemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 menunjukkan perbaikan dari tren positif yaitu tumbuh sebesar 5,02 persen dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 4,8 persen.

"Kinerja tersebut didukung oleh sisi permintaan yang terjaga terutama konsumsi masyarakat dan investasi, dan bahkan ekspor juga mulai menunjukkan pemulihan pada kuartal terakhir 2016," ungkapnya. 

Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga mengapresiasi seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas pandangan, pendapat, masukan, saran maupun apresiasi kepada Pemerintah yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI 11 Juli 2017 yang lalu. "Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI tersebut akan menjadi masukan yang konstruktif bagi Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," ujarnya.(p/ab)